Bupati Murung Raya Bahas Keluhan Debu Jalan Hauling dan Jetty PT Arthasia Cipta Pratama

Com– Pemerintah Kabupaten Murung Raya menggelar rapat koordinasi bersama PT Arthasia Cipta Pratama (ACP) untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait aktivitas jalan hauling perusahaan yang menggunakan jalan negara sepanjang sekitar 17 kilometer serta persoalan lokasi jetty, Selasa (15/9/2026).

Rapat yang berlangsung di Aula Bapperida Kabupaten Murung Raya tersebut dihadiri Bupati Murung Raya Heriyus, S.E., Ketua DPRD Murung Raya Rumiadi, Kejaksaan Negeri Murung Raya, Polres Murung Raya, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Dari pihak perusahaan, hadir Kepala Teknik Tambang PT Arthasia Cipta Pratama, Taufiq Rachamanto, yang mewakili pimpinan perusahaan.

Menurutnya, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah debu yang muncul akibat aktivitas kendaraan hauling di tengah kondisi musim kemarau. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap masyarakat karena sebagian jalur hauling melintasi kawasan permukiman dan digunakan bersama oleh masyarakat.

“Agenda yang dibahas pada hari ini menindaklanjuti sesuai keluhan dan laporan masyarakat terkait masalah jalan hauling yang dilakukan oleh PT Arthasia menggunakan jalan negara. Ada 17 kilometer yang dilintasinya,” jelas Heriyus.

Ia mengatakan, kondisi jalan yang belum beraspal menyebabkan debu cukup tinggi, terlebih saat musim kemarau. Karena itu, pemerintah daerah meminta perusahaan melakukan langkah-langkah untuk mengurangi dampak debu terhadap masyarakat.

“Selama kegiatan tersebut, yang dilihat oleh masyarakat dampak daripada kekeringan ini karena jalan tersebut tidak beraspal, terjadi debu yang luar biasa. Di sana ada beberapa lintasan yang dilewati itu permukiman dan ada juga yang kita berpapasan dengan pengguna jalan masyarakat,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, perusahaan menyepakati sejumlah langkah untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat, termasuk melakukan perbaikan pada jalur hauling guna mengurangi debu serta mengatur waktu operasional aktivitas hauling.

“Jadi mereka sepakat dalam kesempatan itu untuk menindaklanjuti laporan keluhan masyarakat untuk melakukan perbaikan hauling mereka, untuk mengurangi debu dan juga bisa mengatur waktu kegiatan hauling-nya, jam hauling-nya,” kata Heriyus.

Selain persoalan jalan hauling, rapat juga membahas aktivitas jetty dan lokasi stockpile sementara yang digunakan perusahaan di lingkungan perizinan HPH PT Pandu.

Pemerintah daerah meminta penjelasan dari pihak perusahaan terkait penggunaan lokasi tersebut. Dalam rapat, perusahaan juga menyampaikan kesanggupan untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah disepakati.

Heriyus menambahkan, dalam rapat telah ditetapkan batas waktu atau deadline bagi perusahaan untuk memenuhi kesepakatan, khususnya terkait persoalan jetty.

“Kita kasih waktu sampai saatnya nanti. Kalau tidak bisa mereka laksanakan atau mereka ingkar janji, mungkin kita akan panggil lagi untuk menindaklanjuti perjanjian tersebut,” tegasnya.

Ia menegaskan, hasil rapat diharapkan menjadi komitmen bersama antara pemerintah daerah dan perusahaan agar aktivitas pertambangan tetap berjalan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta kondisi lingkungan di sekitar wilayah operasional.